Logo
Portal Desa Broadband Terpadu
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Berita Dari Desa Broadband.


Berita Detail
BUTIR ARAHAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA RETREAT EVALUASI PROGRAM PRIORITAS KKP TA 2016
2016-06-28 20:35:35
BUTIR ARAHAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA RETREAT EVALUASI PROGRAM PRIORITAS KKP TA 2016 June 28, 2016

BUTIR ARAHAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA RETREAT EVALUASI PROGRAM PRIORITAS KKP TA 2016


Ballroom KKP, 27 Juni 2016 • Seluruh negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, termasuk Indonesia. Rencana fiskal yang diterima negara tidak seusai yang diharapkan dan pertumbuhan negara juga meleset.Selain itu situasi eksternal yang terjadi dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, pasti juga mempengaruhi pelambatan ekonomi dunia. • Oleh karena itu, KKP harus mengubah total struktur kerja prioritas, bukan hanya penghematan saat ini saja namun juga yang akan berlangsung satu hingga dua tahun ke depan. Untuk struktur anggaran tahun 2017 semua diubah secara struktural dan lebih fundamental, agar lebih mudah dalam hal pengecekan dan pengklarifikasian anggaran. • Untuk urusan kepegawaian agar dikeluarkan dari direktorat umum/teknis seperti gaji di Biro Kepegawaian. Kemudian anggaran perjalanan dinas juga dimasukkan ke Sekretariat Jenderal. Jadi semua ditjen di KKP hanya melaksanakan pekerjaannya agar bisa lebih terkonsentrasi, mengefisienkan, dan mengefektifkan program-programnya secara langsung. • Anggaran tahun 2017 dipotong 20 persen dari Rp 10 triliun menjadi Rp 8 triliun, dalam rangka membantu pemerintah mengatasi ketetatan likuiditas dan anggaran pemerintah. RKAKL mohon untuk diteliti lagi, harus efektif, efisien dan jelas. Anggaran per direktorat bisa di saring (refining) lagi. • Semua aplikasi dikumpulkan dan dikelola di Pusdatin, hal ini menuju pengelolaan satu data (single window) KKP. • Struktur organisasi disederhanakan, lakukan perampingan, jadi yang selama ini terpencar terlalu banyak bisa diefektifkan lagi dalam pelaksanaan pekerjaannya. • Stakeholders yang mendapatkan bantuan jangan hanya yang itu-itu saja, ubah pola-pola lama, buat pemerataan, dan rekomendasi Dinas diperbolehkan tapi harus dicek ulang di lapangan. Jangan duduk yang penting bantuan keluar. Jika ada kesulitan mau menyalurkan ke bantuan, koordinasi dengan ditjen lain, dilemparkan ke komite agar dibahas dalam rapim. • Banyak laporan keramba jaring apung (KJA) banyak yang kosong. Jangan sampai nambah bantuan KJA lagi, tapi tidak jalan. Harus bisa menyejahterakan stakeholder dengan bantuan, jangan membeli terus melepas gitu saja, tujuan utamanya adalah membuat perekonomiannya tumbuh. • Fokus kegiatan 2017 di wilayah perbatasan, khusus Natuna harus menjadi prioritas. Perindo dan Prinus ajak bangun cold storage di Natuna, Pelabuhan Perikanan segera direalisasikan, dan tingkatkan Detensi Centernya 4 buah. • Harus diperhatikan bahwa masih banyak nelayan yang menangkap ikan dengan memakai bom karena tidak punya alat tangkap yang benar. Ditjen Perikanan Budidaya harus melakukan identifikasi bersama Ditjen Perikanan Tangkap. Identifikasi 100 titik dan tahun ini selesaikan 50, kemudian datangi tempatnya. • Lakukan evaluasi yang jujur dan sportif kpd diri sendiri apakah sudah ada perubahan KKP yang lebih baik. Koordinasi dan integrasi antar eselon I menjadi prioritas. • Efektifkan anggaran utk masyarakat. Seluruh program KKP harus realistis, kongkrit dan jelas manfaatnya serta dirasakan oleh masyarakat.